uu no 40 tahun 2009. Undang-Undang Pers (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. uu no 40 tahun 2009

Huruf c Lihat. 081917942952 081918400800 mail_outline pemdessepit@gmail. Undang-undang (UU) No. isi. Keterangan. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Tarif advalorum : 40% dari Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan Pemerintah. 2004/ No. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 6 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional:. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang (UU) NO. Nomor Peraturan. 44, LN. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan UU No. TENTANG. bahwa dalam sejarah. 153, TLN NO. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 2. 2009/ No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 15 Thn 2009. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) No. 41, LN. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 28. Isi. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. 40, LN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataan;Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa. 2008. NOMOR 25 TAHUN 2009 . 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Januari. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya. Seluruh per-Undang Undangan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 : 2009-02-19: Download: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 : 2009-02-19: Download: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 : 2006-11-11: Download: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 (UU/2009/27) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. ASAS DAN TUJUAN 3. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU No. Kenapa bisa tenggelam. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan. U. . Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ———. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai. proyek saudara: artikel Wikipedia. Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan pajak adalah Rp200/batang. 0. UU No. Dinna Sabriani Si Pokrol. 28, LN. Pasal 40. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 40: Tahun: 2009: Tentang: KEPEMUDAAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 14 Oktober 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa dalam rangka. 53, TLN No. 2009. Peran pemuda menjadi salah satu kunci terlahirnya negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 35 of 2014 UU No. 106, TLN NO. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 40 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2007 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 16 Agustus 2007. 43 Tahun 2009 . . : Unknown Platform. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen e. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. analisis dan evaluasi hukum perfilman (undang-undang nomor 33 tahun 2009). Dokumen ini berisi 16 bab dan 191 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban para pemegang saham, direksi, komisaris, dan pihak lain yang terkait dengan perseroan. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penulisan ini mencoba untuk mengungkapkan dan mengu-raikan politik hukum dari UU No. Apbila anda sedang mencari advokat, lawyer, pengacara, silahkan hubungi kami, RS & Partners Law Office melalui hotline kami 0813. Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama. 10, LN. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. mencabut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mencabut Undang-Undang 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276). Title: UU. 225. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dengan pengesahan UU No. METADATA PERATURAN. Sebelumnya, PP Nomor 40 Tahun 2009 mengubah ketentuan Pasal 10 PP Nomor 51 Tahun 2008 dan menyisipkan tiga pasal baru di antara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A, 10B, dan 10C. 401 jiwa sekitar 27% dari jumlah penduduk Indonesia (Widhyharto, 2014 dalam Sujito, Arie, 2014). 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. b. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: a. 7. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta peraturan Pemerintah No. 40. Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru; c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; f. Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing. TB Simatupang No. Pasal 40 (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 18. 9 [3] Neli zulfa, “Arsip dan. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan HANYA dalam 2 kondisi. NOMOR 40 TAHUN 2004. mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, misalnya, bahasa Indonesia diyakini telah mampu memenuhi tugas dan fungsinya. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH, DAN PEMERINTAH. Pasal 41: Cukup jelas. Sewa atas tanah dan/atau bangunan, tarifnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Perwakilan. 82 of 2015 PerMen PPPA No. WHO (2016) | 2. Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 6. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. jasa teknik film; c. masih berlaku. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Download) Dalam ketentuan umum bab I pasal 1 dalam undang-undang ini. Undang-Undang No. Pasal 36E ayat (1). 40. KETENTUAN UMUM 2. UU [email protected] 1 TAHUN 2009. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). benar 13. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2009 di Jakarta. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. PP No. Berita terkait. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selengkapnya. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. 3 ayat (1) Freddy Haris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, cet. Tindak Pidana Korupsi • Hukum pidana khusus • Hal yang berbeda: Pertama, merumuskan tindak pidana korupsi (Pasal 1 a dan b; Pasal 17 – 21); Kedua, penarikan . Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TENTANG . portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 6652, jdih. Kemunculan UU tersebut merupakan. (Pasal 15 UU No. ———. Sebab, bahasa Indonesia bersifat terbuka, mudah menerima. UU No. METADATA PERATURAN. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN. Catatan : Dicabut oleh UU No. 40 of 2009 Article 17 on the role of youth in environmental conservation efforts in Sei Kera. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan saat ini, memang tidak mudah diperlukan studi mendalam mengenai hal ini. Pedoman. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan) dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa orang yang mewakili organisasi kepemudaan pada Senin (10/2) di Ruang Sidang Pleno MK. 19. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Ringkasan UU No. Kawasan Ekonomi Khusus - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PDF. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah peraturan dasar yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. LPEI. Undang-undang (UU) NO. Kimpraswil 1/11 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisatan.